foto dokumentasi resmi dari Sekretariat Negara saat Presiden Prabowo berpidato atau saat bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
JAKARATA — Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto kembali mengambil tindakan penting untuk memperluas wawasan pendidikan dan diplomasi di Indonesia. Istana secara resmi mengumumkan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk memperkuat pengajaran bahasa Prancis di negara ini, dengan menetapkan bahwa posisinya sekarang setara dengan bahasa Mandarin.
Bukan Sekadar Kebijakan Bahasa
Arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo tidak terlepas dari kunjungannya ke Prancis baru-baru ini, yang menciptakan sejumlah kesepakatan penting di bidang pertahanan, teknologi alat utama sistem senjata, dan energi. Dikatakan oleh pihak Istana bahwa untuk mendukung transfer teknologi dan kerjasama jangka panjang, kebutuhan akan sumber daya manusia yang menguasai bahasa negara mitra adalah sangat krusial.
Meningkatkan status bahasa Prancis setara dengan bahasa Mandarin dalam sistem pendidikan nasional menggambarkan perubahan cara pandang. Selama sepuluh tahun terakhir, bahasa Mandarin telah menjadi bahasa asing utama (selain bahasa Inggris) karena pertimbangan ekonomi dan investasi, tetapi kini bahasa Prancis diposisikan sebagai penghubung utama untuk diplomasi geopolitik, pertahanan, dan budaya Eropa.
Tiga Poin Utama Kebijakan Bahasa Asing di Era Prabowo:
Peningkatan Akses Pembelajaran: Mendorong sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi untuk menawarkan kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler bahasa Prancis yang lebih luas.
Dukungan SDM untuk Transfer Teknologi: Mempersiapkan generasi muda agar dapat menyerap pengetahuan teknis dan ilmiah dari Prancis, mengingat potensi investasi dan kerjasama alat utama sistem senjata antara kedua negara yang tinggi. Penataan Ulang Diplomasi Budaya: Menyeimbangkan kehadiran bahasa asing di Indonesia agar tidak hanya terfokus pada satu kawasan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas ke Eropa.
Tantangan Pelaksanaan di Lapangan
Meskipun Arah ini merupakan langkah yang maju, pelaksanaannya tentu memerlukan kerjasama antar kementerian, terutama Kementerian Pendidikan. Ketersediaan pengajar bersertifikat, modul pembelajaran yang sesuai, dan infrastruktur pendidikan yang merata akan menjadi tantangan awal untuk merealisasikan kebijakan ini.
Bagi generasi muda, kebijakan ini memberikan kesempatan baru. Penguasaan bahasa Prancis kini menjadi lebih dari sekadar tambahan nilai akademis, tetapi menjadi kompetensi kunci untuk bersaing di era pembaruan kemitraan global.