Foto Ilustrasi suasana kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah dasar pedalaman Papua. (Dok/Istimewa)
JAKARTA, NARONEWS. COM – Masyarakat seringkali berpendapat bahwa masalah dalam pendidikan di Papua disebabkan oleh kerusakan infrastruktur atau kurangnya gedung sekolah. Namun, pandangan ini ternyata salah. Realitas menunjukkan bahwa bangunan sekolah, bahkan yang baru, telah ada di berbagai lokasi terpencil hingga kawasan Pegunungan Tengah. Masalah utama yang menghambat kualitas pendidikan di Papua bukanlah fisik bangunan, melainkan kurangnya jumlah dan kualitas guru yang profesional untuk mengajar. Jika kita melihat data secara nasional, kondisi kualifikasi guru di Indonesia sudah memprihatinkan. Menurut catatan dari Ditjen PMPTK, hanya 16,57 persen guru SD yang memiliki gelar sarjana (S-1), sementara pada jenjang SMP mencapai 61,31 persen, SMA 83,34 persen, dan SMK 77,53 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa mayoritas guru, terutama di tingkat dasar, belum memenuhi standar kualifikasi sarjana yang diharapkan. Situasi ini semakin buruk ketika kita melihat kondisi di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua. Saat Kurikulum 2013 diterapkan di lima wilayah besar (Jayapura, Merauke, Nabire, Biak, dan Wamena), terdapat 26. 933 guru yang tersebar di 28 kabupaten dan 1 kota. Dari jumlah tersebut, 16. 094 orang ditunjuk sebagai guru yang berpartisipasi dalam kurikulum. Namun, kenyataan di lapangan mencatat bahwa hanya sekitar 5. 000 hingga 6. 000 guru atau sekitar 30 persen yang telah terlatih. Ini berarti sekitar 70 persen tenaga pendidik belum mengikuti pelatihan yang cukup namun tetap harus mengajar di kelas.
Mengapa masalah ini muncul dan di mana titik permasalahannya? Rendahnya kompetensi guru diperburuk oleh tingkat ketidakhadiran guru yang sangat tinggi, mencapai rata-rata 82 persen. Pertanyaannya, mengapa guru memilih untuk tidak hadir? Masalah ini banyak terlihat di wilayah pegunungan tengah Papua, seperti di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya. Dari segi geografis, akses ke lokasi sekolah sangat sulit dan ekstrim, dengan guru yang harus berjalan kaki menempuh jarak sampai 10 kilometer dari rumah mereka. Faktor jarak dan keterbatasan transportasi umum membuat guru tidak merasa nyaman berada di tempat tugas. Di Kabupaten Jayawijaya, banyak guru lebih memilih untuk tinggal di kota Wamena. Alasan mereka beragam, mulai dari kesulitan mengurus administrasi sekolah yang rumit, hingga terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ironisnya, kebijakan sertifikasi guru yang seharusnya meningkatkan profesionalisme sering dianggap tidak efektif. Banyak guru yang mengejar sertifikasi hanya dengan tujuan ekonomi untuk mendapatkan tunjangan, tanpa adanya perubahan yang nyata dalam cara mereka mengajar, merancang pembelajaran, dan menilai siswa.
Tembok Tebal Bahasa, Kurikulum, dan Adat Istiadat
Tugas guru di Papua semakin berat karena mereka harus mengambil peran ganda akibat kurangnya pemahaman dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Dalam sistem sosial masyarakat di Pegunungan Tengah, anak-anak sering dibawa oleh ibu mereka untuk bekerja di ladang, sehingga budaya mengantar anak ke sekolah atau membimbing belajar di rumah hampir tidak ada. Banyak orang tua yang bahkan tidak menganggap penting Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-kanak (TK). Padahal, saat anak-anak tersebut memasuki SD, mereka langsung dibebani tuntutan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Ketika guru berusaha mengajar, mereka dihadapkan pada dinding besar berupa perbedaan bahasa dan dialek lokal. Guru sering mengalami kesulitan dalam mencari padanan kata bahasa Indonesia dalam bahasa ibu siswa yang sangat bervariasi. Misalnya, beberapa suku tidak memiliki kosakata khusus untuk menyebut hewan berkaki empat; mereka menggunakan satu kata yang sama untuk menyebut babi, kucing, anjing, dan kambing. Selain itu, terdapat masalah dialek di mana konsonan sering tertukar, seperti huruf “p” diucapkan “b”, atau “s” menjadi “t”. Akibatnya, banyak anak dari Pegunungan Tengah yang belum lancar membaca meski mereka sudah duduk di bangku SLTA. Karena kurikulum nasional sulit diterapkan dalam konteks budaya setempat, guru terpaksa mengulang materi dasar agar siswa tidak lupa, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak efektif.
Solusi Melalui Lentera SDGs
Untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pendidikan berkualitas, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor yang responsif terhadap kearifan lokal Papua sangat dibutuhkan. Saat ini, beberapa langkah strategis mulai diterapkan melalui tiga program utama, yaitu Program Sekolah Satu Atap (SATAP) untuk mempermudah akses SMP dekat SD pendukung di wilayah terpencil, program Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T), serta pengenalan Buku Paket Kontekstual Papua (BPKP) yang dirancang bersama USAID Prioritas untuk memfasilitasi transisi pembelajaran calistung bagi anak-anak Papua sebelum mereka masuk ke kurikulum nasional.